Jangan Politisasi Hak Warga Depok Hanya Karna KDS
Depok SafiraNews 14.05.2022
Protes anggota dewan yang mengajukan mosi tidak percaya pada Sidang Paripurna DPRD kota Depok Selasa(10/5/22) lalu kini mengalir menjadi bola panas bahkan semakin kesini makin jelas arahnya, tak lagi sekedar tak percaya pada pimpinan sidang melainkan makin di kerucutkan pada upaya impeachment untuk Walikota Depok.
“Nafsu” besar ke arah itu jelas makin digodok dan terarah, ini justru membuat warga Depok jadi berbalik curiga. Ada apa dibalik upaya tersebut. Penggiringan opini seolah program KDS dipolitisasi dan hanya dikelola dan diperuntukkan bagi simpatisan dan pendukung PKS makin gencar. Hal ini membuat kecurigaan adanya upaya keras untuk menjegal KDS yang dinilai sebagian besar warga Depok merupakan program kaya manfaat dan sempat jadi salah satu acuan memilih pasangan walikota dan wakil walikota pada pilkada 2019 lalu.
” Boleh saja ada ketidak puasan pihak tertentu pada produk KDS, boleh saja ada keinginan adanya transparansi tapi jangan pada akhirnya jadi upaya untuk menjegal program KDS itu sendiri , itu akan merugikan warga Depok. Mereka teriak KDS dipolitisasi. Itu salah ! KDS memang produk politis kok. Itu janji kampanye pasangan Idris-Imam saat kampanye dan saat ini sedang direalisasi, ” tegas Achmad Mauludin, Ketua Partai Berkarya kota Depok yang semakin gerah dengan berbagai upaya ‘ menjatuhkan Idris-Imam yang belakangan terjadi.
Namun, ia juga mengingatkan, meski itu pernah jadi produk janji kampanye saat ini KDS bukan milik Idris-Iman atau PKS, partai pengusungnya tapi program kerja pemerintah Kota Depok. Dan Pemerintah Kota Depok itu eksekutif dan legislatif menyatu program itu akan berjalan jika DPR menyetujui dan menganggarkan. Saling dukung, agar program baik pemerintah buat warganya terlaksana ” Yang bayar gaji mereka semua ( anggota dewan) itu rakyat, bukan partai politiknya, jadi berbesar hatilah jangan mempolitisasi untuk menjatuhkan atau menggagalkan program kerja, yang akan dirugikan justru warga Depok. Dan jika itu terjadi kekecewaan warga justru akan berbalik pada ketidak percayaan warga pada parpol mereka, nantinya,” tambah Achmad Mauludin mengingatkan meski 2024 yang merupakan tahun politis makin dekat, eleganlah dalam meraih simpati masyarakat.
Walau menyadari manfaat KDS bagi warga Depok, Achmad Mauludin juga tak menutup mata KDS jauh dari sempurna terutama mekanisne kerjanya yang belum transparan dan disosialisasikan secara gamblang.
” Ini bisa jadi blunder bagi Idris – Imam dan PKS, perlu diperhatikan dan dibenahi, jangan sampai hal ini jadi titik kelemahan untuk disudutkan dan dijadikan pangkal serangan seolah KDS produk ekslusif yang hanya untuk kalangan tertentu. Padahal tudingan itu belum tentu benar. Saya tahu kok kebetulan di wilayah saya ada beberapa penerima manfaat kartu KDS, mereka benar warga tak mampu yang tak ada sangkut pautnya dengan PKS ataupun jadi simpatisannya,” ujar Achmad Mauludin yang juga ketua RW 01 di Jatijajar, Kecamatan Tapos.
” Jadi buat saya anggota dewan mau mengkritisi KDS itu baik , membenahi agar lebih bermanfaat bagi warga itu baik. Tapi tolonglah gunakan cara lebih elegan bukan berteriak dalam sidang dan sebaiknya mengajarkan warga Depok politik santun. Bicarakan dengan lebih baik. Tapi kalau menjegal program lalu mengarah impeachment.. itu lucu..tak percaya kinerja ketua sidang kok sekarang malah mengarahkan sasaran tembak memakzulkan walikota… warga jadi curiga ini mau mencari keadilan untuk warga Depok agar semua warga miskin dapat manfaat KDS atau hanya takut jika KDS terus dilaksanakan maka pasangan Idris -imam makin meraih kepercayaan karena memenuhi janji politiknya ? ” ujarnya mempertanyakan.
” Padahal menurut saya jikapun janji politik itu dipenuhi warga nggak akan merasa itu kerja keras Idris -Imam lagi tapi kerja keras Pemkot Depok termasuk para anggota Dewannya yang peduli rakyat, jadi apa perlunya menjegal ?! ”
Di sisi lain Achmad Mauludin juga berharap ada upaya Idris -imam membenahi tampilan KDS. “Ini sekedar usulan, mungkin saat kampanye dulu KDS bergambar mereka , itu sah agar warga tahu itu program milik siapa.
Tapi saat ini kan sudah jadi program kerja pemerintah, tanpa foto itu pun warga tahu awal mula program tersebut, jadi sebaiknya ganti tampilan lah…ini akan membuat semua pihak legowo menerima ini lho program kerja pemerintah dan akan di dukung bersama. Dengan demikian tak lagi dituding ada politisasi . Warga Depok semakin kritis dan cerdas kok dalam berpolitik. Tak perlu ribut berpolemik apalagi jegal menjegal, siapa yang bekerja keras demi warga Depok pasti mendapat simpati dan suara pada masanya nanti, pungkasnya.
(Dian)
