Kunci Sukses Brunei 400 Hari Bebas Corona, Pelanggar Prokes Dihukum Berat
Jakarta, SafiraNews 17.07.2021
Sejak pandemi Brunei mengambil langkah tegas untuk melarang pelancong memasuki negara itu serta memberikan hukuman berat bagi yang melanggar aturan protokol kesehatan.
Pada saat negara lain sedang berjibaku mengatasi lonjakan kasus infeksi virus Corona, Brunei Darussalam justru mencatatkan 0 kasus infeksi selama 430 hari.
Dilansir dari Solopos.com, sampai saat ini, dari 282 total kasus corona terjadi di Brunei, sekitar 256 orang sudah sembuh dari infeksi Covid-19 dan hanya tiga orang meninggal dunia akibat wabah ini. Hal itu menjadikan Brunei Darussalam menjadi negara yang paling minim penyebaran kasus Covid-19. Padahal tetangga negara lain di Asean masih bergelut dengan pandemi virus Corona termasuk Indonesia.
Lalu apa kunci Brunei dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang telah setahun lebih mengglobal ini? Mengutip East Asia Forum, seorang peneliti bernama Nadia Azierah Hamdan dan William Case dari University of Nottingham Malaysia menyampaikan analisisnya.
Dalam artikel berjudul Behind Brunei’s COVID-19 Success Story mereka menyebut strategi negeri Sultan Hassanal Bolkiah dalam memerangi pandemi. Pada awal 2020, langkah pencegahan Brunei Darussalam sudah dilakukan ketika corona pertama menyebar secara global dari episentrum saat itu, Wuhan, Hubei, China.
Tepatnya pada Januari 2020, saat corona pertama mewabah di dunia, Brunei mengambil langkah tegas untuk melarang pelancong dari Hubei memasuki negara itu. Kemudian pada Februari 2020, pejabat menyaring kedatangan dari semua negara dengan cara melakukan pemeriksaan suhu di titik-titik masuk. Pada 9 Maret 2020, Brunei mendeteksi dan kasus menyebar hingga mencapai 100 dalam waktu 15 hari. Hal itu dipicu dengan adanya seorang jemaah majelis taklim yang berkunjung ke Malaysia.
Setelah itu, Brunei langsung mengambil tindak tegas dengan mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melakukan jaga jarak serta isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus Covid-19, termasuk menutup sementara tempat-tempat ibadah untuk menekan laju penularan.
Pemerintah Brunei cepat menyusun rencana deeskalasi, diperkuat dengan alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dolar Brunei atau sekitar Rp160 miliar untuk menangani wabah Covid-19. Di sisi lain, komunikasi pemerintah dengan masyarakat pun dipermudah, otoritas memaksimalkan pemberitaan di media sosial serta televisi yang didukung dengan layanan hotline 24 jam untuk pertanyaan seputar Covid-19.
Selain itu, Pemerintah Brunei Darussalam memberikan hukuman berat bagi yang melanggar aturan protokol kesehatan. Bagi mereka yang tak patuh, Brunei menerapkan denda dan hukuman penjara. Penanganan pandemi pun tak lepas dari dukungan pemerintah dan warga negara.
Dalam pemberitaan The Star, antara pemerintah dan warga sama-sama disiplin menerapkan pembatasan mobilitas. Ini juga berlaku untuk larangan berkumpul massa, termasuk pelacakan kontak berbasis teknologi dan karantina. “Melalui seluruh pendekatan pemerintah dan ditambah dengan kepatuhan warga dan penduduk terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama pandemi, Brunei telah secara sistematis mencabut pembatasan,” tulis media itu. Sejak Mei 2021, warga Brunei sudah beraktivitas mendekati normal dengan pelonggaran pembatasan pengumpulan massal dan kegiatan majelis pun diperbolehkan.
“Hidup di Brunei sungguh beruntung. Semua tak wajib bermasker, majelis bisa dilakukan,” kata warga negara RI, Susi yang sudah 10 tahun lebih berada di Brunei.
@Red
